Polda Sultra Didesak Usut Dugaan Korupsi Dana Desa di Buton

Terakata – Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Gerbong Kampus menggelar aksi demonstrasi di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), Selasa (7/4/2026).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa Karya Jaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan resmi yang sebelumnya telah dilayangkan oleh Gerbong Kampus beberapa hari lalu.

Massa aksi menilai hingga kini belum ada langkah konkret dari pihak kepolisian dalam menangani laporan tersebut.

Koordinator aksi, Abar Watopute, menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum.

“Hari ini kami turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan laporan kami. Kami mendesak Polda Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Karya Jaya,” tegas Abar dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya :

1.Mendesak Polda Sultra segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Karya Jaya.

2. Mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan ADD dan DD hingga ke akar-akarnya.

3. Menetapkan tersangka apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.

4. Menjamin transparansi dalam proses penanganan laporan yang telah diajukan.

Dirinya juga menyoroti pentingnya pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia menyebut dugaan adanya program fiktif dan penyalahgunaan anggaran sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.

Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Dalam kesempatan tersebut, massa juga kembali menyerahkan dokumen laporan sebagai bentuk penegasan komitmen untuk terus mengawal kasus hingga tuntas.

“Kami akan terus melakukan aksi demonstrasi jika tidak ada kejelasan. Ini bukan hanya soal satu desa, tetapi tentang komitmen pemberantasan korupsi di daerah,” pungkasnya.