Polemik Mutasi dan Demosi, DPRD Konawe Minta Evaluasi Ulang dan Hentikan Penerbitan SK

Terakata – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, H. A. Ginal Sambari, S.Sos., M.Si, menegaskan agar tidak ada penerbitan Surat Keputusan (SK) baru maupun pergantian kepala sekolah sebelum proses peninjauan kembali atas kebijakan tersebut selesai dilakukan, Kamis (26/2/2026).

Diketahui, penegasan itu disampaikan menyusul adanya polemik terkait mutasi, demosi, serta dugaan pelanggaran prosedur dalam penataan jabatan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

“Tidak boleh dulu SK keluar. Kita tinjau dulu. Ini namanya hukum, harus jelas pijakannya. Sebelum peninjauan selesai, jangan dulu ada penerbitan SK baru,” tegasnya.

Menurutnya, keputusan yang telah berjalan bukan serta-merta dibatalkan, melainkan akan dilakukan evaluasi ulang guna memastikan tidak ada kekeliruan prosedur maupun pelanggaran aturan.

“Bukan batal, tapi kita akan tinjau kembali. Kalau memang nanti ditemukan ada yang tidak benar, berarti ada kesalahan yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga mencuat dugaan adanya indikasi pelanggaran, termasuk kabar beredarnya rekaman percakapan yang menyeret sejumlah pihak.

Menanggapi hal itu, Ginal menegaskan bahwa DPRD bukan lembaga penyidik.

“Kami bukan penyidik, kami hanya melakukan fungsi pengawasan dan peninjauan. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan atau memiliki bukti dugaan pelanggaran, silakan langsung melapor ke penegak hukum,” katanya.

Ia menyebut, informasi terkait dugaan tersebut baru diketahui dalam forum pertemuan dan dari pemberitaan media.

“Kalau memang ada percakapan atau rekaman yang mengarah pada dugaan pelanggaran, langsung saja laporkan. Itu ranah aparat penegak hukum,” tegasnya.

Komisi III DPRD Konawe juga menyoroti persoalan pertimbangan teknis (Pertek) dalam mutasi dan demosi kepala sekolah. Dalam rapat, Kepala BKPSDM, Suparjo, S.Kom disebut menegaskan bahwa apabila sudah ada Pertek, seharusnya tidak terjadi demosi.

“Kalau dalam Pertek ditegaskan tidak ada demosi, tapi faktanya ada demosi, berarti perlu kita cermati. Ada kemungkinan ketidaksesuaian yang harus kita klarifikasi,” ujar Ginal.

Politisi Golkar ini menambahkan, evaluasi akan dilakukan secara objektif dan tidak menggeneralisasi kesalahan satu orang kepada pihak lain.

“Kalau ada satu yang tidak memenuhi syarat, berarti itu cacat secara administrasi. Tapi jangan kesalahan satu orang digeneralisasi kepada semua,” jelasnya.

Terkait isu adanya kepala sekolah yang disebut tidak memenuhi syarat kesehatan, Ginal menyatakan pihaknya tidak memiliki kapasitas medis untuk menilai kondisi tersebut.

“Kalau ada persoalan kesehatan, tentu itu harus disampaikan secara resmi. Kami bukan tenaga kesehatan. Tapi kalau memang ada syarat yang tidak terpenuhi, itu berarti cacat dan harus ditinjau,” ujarnya.

Komisi III DPRD Konawe berharap seluruh proses peninjauan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan Dinas terkait, BKPSDM, serta memperhatikan masukan dari organisasi profesi seperti PGRI.

“Harapan kami, jangan dulu ada SK baru sebelum peninjauan kembali selesai. Karena tadi ada saran-saran dari PGRI dan Dinas, termasuk adanya keraguan soal Pertek,” tutupnya.

DPRD memastikan akan mengawal proses ini hingga tuntas demi menjamin kebijakan yang diambil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.