BADKO HMI Sultra Kecam Dugaan Tambang PT WIN Dekati Permukiman Warga Torobulu

Terakata – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara (BADKO HMI Sultra) mengecam keras dugaan aktivitas pertambangan yang dilakukan PT WIN di wilayah Torobulu, Kabupaten Konawe Selatan, yang disebut telah mendekati kawasan permukiman warga, Jum’at (15/5/2026).

Sekretaris Umum BADKO HMI Sultra, Andi Aswar, menilai aktivitas penambangan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan warga karena lokasi galian diduga hanya berjarak belasan meter dari rumah masyarakat dengan kedalaman tambang mencapai puluhan meter.

“Ini bukan lagi persoalan biasa. Jika benar aktivitas tambang dilakukan sangat dekat dengan pemukiman warga hingga menimbulkan potensi longsor, maka keselamatan masyarakat sedang dipertaruhkan. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan perusahaan,” tegas Andi Aswar dalam keterangan resminya.

Menurutnya, BADKO HMI Sultra menerima berbagai keluhan dari masyarakat Torobulu yang merasa khawatir terhadap potensi longsor, khususnya saat curah hujan meningkat di wilayah tersebut.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari warga, salah satu kandang ayam milik masyarakat bahkan disebut telah terdampak longsor akibat aktivitas di sekitar area tambang.

“Kondisi ini sangat mencekam bagi masyarakat Torobulu. Ketika hujan turun, warga dihantui rasa takut terhadap kemungkinan longsor yang sewaktu-waktu dapat mengancam rumah dan keselamatan mereka,” lanjutnya.

BADKO HMI Sultra pun mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk segera turun langsung melakukan investigasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan PT WIN di lokasi tersebut.

Andi Aswar meminta agar aktivitas yang dinilai berpotensi membahayakan masyarakat segera dihentikan sementara hingga ada kepastian terkait keamanan lingkungan dan keselamatan warga.

“Kami meminta aktivitas yang diduga membahayakan masyarakat segera dihentikan sementara sampai ada kepastian keamanan lingkungan dan keselamatan warga. Jika ditemukan pelanggaran hukum maupun kelalaian yang mengancam keselamatan masyarakat, maka perusahaan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga meminta Bupati Konawe Selatan agar bersikap tegas dan berpihak pada keselamatan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah daerah tutup mata terhadap penderitaan warga. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama. Jangan matikan nurani demi kepentingan apa pun. Pemerintah harus hadir dan bertindak tegas jika memang terdapat aktivitas yang membahayakan masyarakat,” kata Andi Aswar.

Selain itu, BADKO HMI Sultra meminta DPRD Kabupaten Konawe Selatan segera memanggil pihak perusahaan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membuka secara transparan kondisi aktivitas pertambangan yang terjadi di sekitar pemukiman warga Torobulu.

BADKO HMI Sultra menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut bersama masyarakat sipil untuk memastikan keselamatan warga tidak dikorbankan atas nama investasi dan aktivitas pertambangan.