Jelang Kunjungan Wakapolri ke Sultra, BADKO HMI Soroti Krisis Kepercayaan Publik terhadap Polri

Terakata – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara (BADKO HMI Sultra) menilai kondisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat ini berada dalam titik krisis kepercayaan publik yang serius, Sabtu (18/4/2026).

Diketahui, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia bakal berkunjung ke Sultra.

Momentum kunjungan Wakapolri di Sultra dipandang sebagai saat yang tepat untuk menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja Polri yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Pengurus BADKO HMI Sultra, Muh. Alim Fathur, menegaskan bahwa berbagai kasus yang terjadi sepanjang 2025-2026 bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan persoalan mendasar dalam tubuh kepolisian.

“Publik terus disuguhi kasus-kasus yang mencederai rasa keadilan. Ini bukan sekadar persoalan oknum, tetapi menunjukkan lemahnya pengawasan dan pembinaan internal dalam institusi Polri,” tegasnya.

BADKO HMI Sultra menyoroti sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, di antaranya kematian Affan Kurniawan dalam pengamanan aksi demonstrasi yang dinilai menunjukkan lemahnya pendekatan humanis aparat.

Selain itu, penembakan terhadap pelajar Bertrand Eko Prasetyo di Panakkukang, Makassar, yang diduga melibatkan oknum aparat, turut menimbulkan keresahan luas di masyarakat.

Tak hanya itu, dugaan keterlibatan oknum dalam kasus narkoba juga dinilai mencoreng integritas institusi penegak hukum.

Praktik tebang pilih dalam penegakan hukum serta intimidasi terhadap jurnalis juga disebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan demokrasi.

Menurut Muh. Alim Fathur, rangkaian peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa reformasi Polri masih jauh dari harapan masyarakat.

“Jika tidak ada langkah konkret dan menyeluruh, maka kepercayaan publik akan terus menurun. Ini tidak bisa dibiarkan,” lanjutnya.

Sebagai bentuk sikap, BADKO HMI Sultra menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak evaluasi total terhadap kinerja Polri di seluruh tingkatan, menuntut pengusutan tuntas, transparan, dan akuntabel terhadap seluruh kasus yang melibatkan aparat, serta meminta jaminan perlindungan terhadap warga sipil, khususnya dalam situasi demonstrasi.

Selain itu, mereka juga mendorong penguatan pengawasan internal dan eksternal yang independen serta menegaskan pentingnya pemulihan integritas dan profesionalisme Polri.

Dirinya menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga supremasi hukum dan nilai-nilai demokrasi.

“Kami berharap institusi Polri benar-benar melakukan pembenahan yang serius, terbuka, dan berkelanjutan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.